Pelalawan, HL – Ketua Aliansi Masyarakat Mandiri Pelalawan (AMMP), Wandri Saputra Simbolon, mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami oleh korlap AMMP di Desa Air Hitam. Ia meminta Polres dan Polsek setempat untuk menindak tegas para pelaku, termasuk oknum Kepala Dusun (Kadus) yang diduga terlibat dalam aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
Pada tanggal 3 November 2025, masyarakat yang tergabung dalam AMMP melakukan pertemuan dengan Satgas Penanganan Konflik Hutan (PKH) di posko yang telah berdiri permanen. Pertemuan berlangsung lancar dan aman, dengan kesepakatan untuk melanjutkan diskusi di Aula Kantor Desa Air Hitam atas usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, ketika rombongan tiba di Kantor Desa Air Hitam, Oknum Kadus Take Jaya menunjukkan sikap arogan kepada masyarakat dan ketua AMMP, dengan alasan sebagai putra daerah. Hal ini menjadi awal ketegangan yang berujung pada tindakan kekerasan keesokan harinya.
Wandri Saputra menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk berkumpul, berserikat, dan memperjuangkan haknya secara bebas. Ia mengingatkan bahwa keberadaan pemerintahan desa seperti RT, RW, Kadus, dan Kepala Desa tidak lepas dari peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
Pada tanggal 4 November 2025, terjadi aksi kekerasan yang melibatkan Oknum Kadus, RT, dan sekitar 120 orang lainnya yang melakukan pengusiran, perusakan barang, bahkan pencurian data pribadi warga Dusun Take Jaya. Satgas yang berada di lokasi tidak melakukan upaya mediasi atau peleraian.
AMMP menuntut agar seluruh oknum yang melakukan kekerasan tersebut dipanggil, diperiksa, dan dicopot dari jabatannya. Mereka memberikan tenggat waktu 7×24 jam bagi aparat pemerintah untuk bertindak sebelum akan menggelar aksi besar-besaran di Desa Air Hitam, Polres Pelalawan, dan Kantor Bupati Pelalawan.
“Pejabat desa bukanlah preman yang harus dipelihara, melainkan suri tauladan yang baik dan bijak, bukan keroyokan yang melukai rakyatnya,” tegas Wandri Saputra kepada media ini, Jum’at (07/11/2025).
Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat dan penegakan hukum tanpa diskriminasi di wilayah Desa Air Hitam.
(**)
