Pekanbaru, HL – Setelah resmi diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Surat Keputusan (SK) penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Riau telah diserahkan ke Sekretariat DPD Golkar Riau. Penyerahan SK dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD Golkar Riau, Nasaruddin, yang mendapatkan mandat dari DPP untuk menjemput langsung dokumen penting tersebut di Jakarta.
SK diterima secara resmi oleh Sekretaris Bidang OKK DPD Golkar Riau, Ulil Amri, didampingi sejumlah pengurus partai di kantor sekretariat yang terletak di Jalan Utama, Rejosari, Pekanbaru. Dalam keterangannya, Nasaruddin menyatakan, “Saya telah menyerahkan SK Plt Ketua DPD Golkar Riau ke sekretariat, sesuai tugas yang diberikan DPP. SK ini sudah diterima secara resmi oleh perwakilan sekretariat.”
Sebagai langkah awal setelah penyerahan SK, DPD Golkar Riau akan segera menggelar rapat perdana pada Senin, 3 November 2025, untuk membahas agenda penting, termasuk persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Nasaruddin menambahkan, “Besok langsung digelar rapat di kantor Golkar untuk membahas persiapan dan jadwal Musda.”
Plt Ketua DPD Golkar Riau yang baru ditunjuk, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, juga dijadwalkan akan segera berkunjung ke Riau guna melakukan konsolidasi internal dan melakukan silaturahmi dengan para tokoh senior partai. Ia juga akan berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar Riau sebelumnya, Syamsuar. “Pekan depan, Plt Ketua akan berada di Riau untuk melakukan konsolidasi partai,” jelas Nasaruddin.
Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, ditunjuk oleh DPP Partai Golkar melalui Surat Keputusan yang mulai berlaku pada 31 Oktober 2025. Penunjukan ini ditegaskan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji pada 18 Oktober 2025. SK tersebut bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan Musda dan memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
(Tim)
