Pekanbaru, HL – Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menegaskan komitmennya untuk menuntaskan sisa tunda bayar kepada pihak ketiga yang kini berada di angka sekitar Rp95 miliar. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, memastikan bahwa proses penyelesaian telah disusun secara bertahap dan terukur, dengan harapan dapat diselesaikan pada tahun 2025 ini.
Langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi mitra kerja pemerintah, sekaligus upaya memulihkan kepercayaan dunia usaha setelah beban tunda bayar yang sempat menumpuk sejak beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga menegaskan bahwa penyelesaian ini menjadi perhatian langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Jika ditarik ke belakang, total tunda bayar Pemko Pekanbaru sempat menembus angka lebih dari Rp400 miliar. Kini beban tersebut diklaim telah berkurang signifikan hingga tersisa sekitar Rp95 miliar. Penurunan ini mencerminkan adanya ikhtiar nyata pemerintah daerah dalam mengurai persoalan keuangan yang kompleks. Meski demikian, masyarakat masih berharap adanya keterbukaan yang lebih luas terkait skema pembayaran yang telah dilakukan agar kepercayaan publik semakin menguat.
Pimpinan Daerah di Garis Depan
Pemerintah sendiri secara terbuka mengakui bahwa tuntas atau tidaknya sisa tunda bayar pada tahun ini sangat bergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di satu sisi, target yang dicanangkan membuka ruang optimisme. Namun di sisi lain, kinerja PAD juga dituntut benar-benar terukur dan transparan agar janji penyelesaian tidak kembali menjadi beban di akhir tahun anggaran.
Dalam kebijakan pembayaran, pemerintah memastikan kontraktor yang paling lama tertunda pembayarannya menjadi prioritas utama. Kebijakan ini patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mitra pembangunan. Namun UpdateiNews mencatat, tunda bayar tidak hanya berdampak pada kontraktor, tetapi juga merembet ke pekerja lapangan, pemasok material lokal, hingga pelaku UMKM yang berada dalam mata rantai proyek. Suara mereka tetap penting untuk dihadirkan sebagai bagian dari potret utuh dampak kebijakan ini.
Di sisi lain, munculnya persoalan perusakan drainase oleh salah satu kontraktor disebut pemerintah sebagai masalah terpisah. Meski begitu, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa keterlambatan penyelesaian finansial berpotensi memicu gesekan di lapangan yang pada akhirnya berdampak langsung pada fasilitas publik dan kenyamanan masyarakat.
Kontraktor Diprioritaskan, Rantai Dampak Sosial Tetap Jadi Perhatian
Komitmen penyelesaian tunda bayar ini juga berada di bawah pengawasan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, yang sebelumnya menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh kewajiban tersebut secepat mungkin.
Pemerintah Harus Tegas Menuntaskan Hutang atau Tunda Bayar
Horizontallink memandang, komitmen pemerintah untuk menuntaskan sisa tunda bayar tahun ini patut mendapatkan dukungan sebagai bagian dari proses pemulihan kepercayaan publik dan dunia usaha. Namun pada saat yang sama, pengawasan tetap dibutuhkan agar target yang dicanangkan benar-benar tercapai, dilakukan secara transparan, dan tidak kembali menjadi beban di tahun-tahun anggaran berikutnya. Kepercayaan publik pada akhirnya akan tumbuh bukan hanya dari janji, tetapi dari ketepatan waktu, keterbukaan data, dan keberanian pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah kepada rakyat.
(*)
